JAKARTA – Amerika Serikat dan Israel dilaporkan membahas kemungkinan Washington memimpin pemerintahan sementara pascaperang di Gaza, menurut lima orang yang mengetahui masalah tersebut.
Konsultasi “tingkat tinggi” tersebut berpusat di sekitar pemerintahan transisi yang dipimpin oleh seorang pejabat AS yang akan mengawasi Gaza hingga Gaza didemiliterisasi dan distabilkan, dan pemerintahan Palestina yang layak telah muncul, kata sumber tersebut.
Dilansir Reuters, Rabu, 7 Mei, menurut diskusi yang masih dalam tahap awal, tidak akan ada batas waktu pasti berapa lama pemerintahan yang dipimpin AS akan bertahan, yang akan bergantung pada situasi di lapangan, kata kelima sumber tersebut.
Sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang untuk membahas pembicaraan tersebut secara terbuka, membandingkan usulan tersebut dengan Otoritas Sementara Koalisi di Irak yang dibentuk Washington pada tahun 2003, tak lama setelah invasi yang dipimpin AS yang menggulingkan Saddam Hussein.
Otoritas tersebut dianggap oleh banyak orang Irak sebagai kekuatan pendudukan dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sementara Irak pada tahun 2004 setelah gagal menahan pemberontakan yang berkembang.
Negara-negara lain akan diundang untuk mengambil bagian dalam otoritas yang dipimpin AS di Gaza, kata sumber tersebut, tanpa mengidentifikasi negara mana.
Mereka mengatakan pemerintahan akan melibatkan teknokrat Palestina tetapi akan mengecualikan kelompok Islamis Hamas dan Otoritas Palestina, yang memegang otoritas terbatas di Tepi Barat yang diduduki.
Kelompok Hamas yang telah memerintah Gaza sejak 2007, memicu perang saat ini ketika militannya menyerbu komunitas Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menangkap 251 lainnya.
Sumber tersebut mengatakan masih belum jelas apakah ada kesepakatan yang dapat dicapai. Diskusi belum berkembang ke titik mempertimbangkan siapa yang mungkin mengambil peran inti, kata mereka.
Sumber tersebut tidak menyebutkan pihak mana yang mengajukan proposal tersebut atau memberikan rincian lebih lanjut tentang pembicaraan tersebut.
Menanggapi pertanyaan Reuters, juru bicara Departemen Luar Negeri tidak berkomentar langsung mengenai apakah telah ada diskusi dengan Israel tentang otoritas sementara yang dipimpin AS di Gaza, dengan mengatakan mereka tidak dapat berbicara mengenai negosiasi yang sedang berlangsung.
“Kami menginginkan perdamaian, dan pembebasan segera para sandera,” kata juru bicara tersebut.
“Pilar-pilar pendekatan kami tetap teguh: mendukung Israel, mendukung perdamaian,”sambungnya.
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berkomentar.
Dalam wawancara April dengan Sky News Arabia milik Emirat, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan ia yakin akan ada “masa transisi” setelah konflik di mana dewan pengawas internasional, termasuk “negara-negara Arab moderat”, akan mengawasi Gaza dengan warga Palestina yang beroperasi di bawah bimbingan mereka.