JAKARTA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepala dinas intelijen dalam negeri yang baru diangkat akan segera memangku jabatan bulan depan, menyusul pertikaian sengit atas pemecatan pendahulunya.
“Perdana Menteri bertanggung jawab atas keamanan negara, terlebih lagi selama perang multi-front,” kata Netanyahu terkait pengangkatan Mayor Jenderal David Zini, kepala Komando Pelatihan dan Doktrin militer sebagai kepala dinas intelijen Shin Bet.
Dilansir Reuters, Jumat, 23 Mei, Zini akan menggantikan Ronen Bar yang akan mengundurkan diri pada 15 Juni setelah pertikaian sengit dengan Netanyahu yang mencoba memecatnya pada Maret sebelum keputusan tersebut diblokir oleh putusan sementara Mahkamah Agung.
Bulan lalu Mahkamah Agung memutuskan pemecatan itu ilegal tetapi Bar mengatakan akan mengundurkan diri untuk memungkinkan serah terima jabatan yang tertib.
Netanyahu mengatakan ketika mengumumkan pemecatan pada Maret, dia telah kehilangan kepercayaan pada Bar atas kegagalan Shin Bet untuk mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.
Langkah tersebut menuai reaksi keras dari para kritikus yang mengatakan alasan sebenarnya pemecatan Bar adalah penyelidikan oleh polisi dan Shin Bet atas kemungkinan hubungan keuangan antara sejumlah pembantu dekat perdana menteri dan Qatar.
BACA JUGA:
Peristiwa itu memicu demonstrasi besar-besaran di Tel Aviv dan Yerusalem oleh para pengunjuk rasa yang mengatakan bahwa Netanyahu merusak demokrasi dengan mencoba memecat Bar saat penyelidikan yang disebut “Qatargate” sedang berlangsung.
Awal bulan ini, Mahkamah Agung memutuskan pemecatan Bar dilakukan dengan melanggar hukum, dan Netanyahu memiliki konflik kepentingan atas penyelidikan Qatargate.
Bar selalu menerima tanggung jawab atas kegagalan Shin Bet dalam mencegah serangan 7 Oktober dan mengatakan ia akan meninggalkan jabatannya lebih awal.
Netanyahu mengatakan setiap penundaan dalam menunjuk kepala baru badan tersebut, yang melakukan penyelidikan kontraterorisme, merupakan “persyaratan keamanan tingkat tertinggi setiap penundaan membahayakan keamanan negara dan keamanan prajurit kita”.