JAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan sepanjang tahun 2020-2024 dengan total kontribusi positif ke keuangan negara senilai Rp379,30 triliun.
“Mencakup penyelamatan keuangan negara senilai Rp90,19 triliun, penghematan belanja negara senilai Rp244,35 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp44,76 triliun,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh saat HUT ke-42 BPKP di Jakarta Timur, Sabtu, 30 Mei 2025.
BPKP juga berkomitmen mengawal program pembangunan nasional agar berjalan akuntabel, efektif, dan efisien.
“Kami juga komitmen untuk mengabadikan diri demi keberhasilan pembangunan nasional yang efektif,” ujarnya.
Pihaknya juga berupaya menciptakan berbagai rekomendasi sebagai hasil pengawasan BPKP dalam berkontribusi positif terhadap perbaikan tata kelola kawasan hutan, perbaikan tata kelola industri tambang dan perkebunan.
Kemudian perbaikan kebijakan tata kelola BUMN dan BUMN, hingga penguatan kebijakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
BACA JUGA:
“Semoga BPKP dapat terus kokoh hadir di berbagai penjuru negeri, demi mengawal pembangunan agar manfaatnya sampai kepada masyarakat,” katanya.
Ateh berharap kepercayaan presiden dan pemangku kebijakan dapat menjadikan BPKP lebih bersemangat dalam menjaga tanggung jawab besar demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
“Ke depan, sudah banyak tugas menanti, baik yang diamanahkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto maupun penugasan lewat para menteri koordinator maupun menteri teknis,” ucapnya.