JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) melepas sebanyak 9.743 petugas pemantau hewan kurban untuk memastikan pelaksanaan kurban di seluruh Indonesia berjalan sesuai prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
“Kami ingin memastikan hewan kurban sehat, bebas dari penyakit, dan proses penyembelihan memenuhi prinsip kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda dalam keterangannya, dikutip Kamis, 29 Mei.
Pelaksanaan pengawasan hewan kurban tahun ini fokus terhadap pemeriksaan dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), ante-mortem dan post-mortem, legalitas tempat pemotongan, serta jaminan penerapan prinsip kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
Agung menyebut kebutuhan hewan kurban nasional pada tahun ini diperkirakan mencapai 2.074.269 ekor, meningkat 1,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan ketersediaan hewan kurban mencapai 3.217.397 ekor sehingga terdapat surplus sekitar 1,14 juta ekor.
Meski pasokan mencukupi, ia mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit hewan yang menular seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), penyakit benjolan di kulit (LSD), dan antraks. Kementan pun telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap zoonosis menjelang Idul Adha.
Agung juga mengimbau hewan kurban yang tidak terjual tidak dikembalikan ke daerah asal. Harus dipotong di rumah potong hewan atau dijual kawasan sekitar penjual untuk mencegah potensi penyebaran penyakit.
BACA JUGA:
Selain itu, disebutkan bahwa kebutuhan sapi kurban bantuan kemasyarakatan presiden tahun ini mencapai 756 ekor, yang akan didistribusikan ke 38 provinsi, 514 masjid kabupaten/kota, masjid Istana Presiden di daerah, masjid sekitar kediaman presiden, serta organisasi masyarakat Islam.
Dengan pengawasan ketat dan kolaborasi lintas lembaga, Kementan berharap pelaksanaan kurban Idul Adha 1446 Hijriah dapat berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat.